Ahli Kepuasan Boyke soal PPN Pembalut: Harusnya Nggak Dipajakin!

Jakarta –

Topik pembalut dikenakan Pajak Lainnya pertambahan nilai (PPN) menjadi perbincangan Di media sosial. Keputusan ini menuai pertanyaan Lantaran pembalut merupakan kebutuhan dasar perempuan, terutama Di menstruasi.

Pakar Kesejajaran reproduksi dan pemerhati masalah seksual dr Boyke Dian Nugraha, SpOG, MARS, menyoroti dampak yang Mungkin Saja terjadi jika harga pembalut Lebih mahal. Menurutnya, perempuan bisa saja menghemat pengeluaran Didalam memperpanjang waktu penggunaan pembalut.

Padahal, kebiasaan tersebut berisiko Di Kesejajaran organ intim dan reproduksi. Pembalut yang sudah penuh darah menstruasi dan tidak segera diganti dapat menjadi tempat berkembangnya mikroorganisme.

“Di tanda kutip lendir yang namanya dinding rahim itu kan seperti darah. Nah itu dia Berencana mengundang namanya kuman, namanya jamur, namanya Mikroba, termasuk Mikroba HPV Di Di miss V. Dampaknya apa? Ya Dampaknya terjadi Infeksi,” ucapnya Di dihubungi detikcom, Senin (2/11/2026).

Ia menjelaskan, Infeksi Ke organ intim dapat menimbulkan berbagai masalah Kesejajaran, salah satunya adalah keputihan.

Lantaran itu, ia mengingatkan perempuan Bagi tidak menghemat penggunaan pembalut sampai mengabaikan kebersihan Di menstruasi.

“Bisa nanti dia Merasakan keputihan yang terus menerus, bisa dia Merasakan kemandulan, bisa dia Merasakan kanker mulut rahim Karena Itu pembalut itu memang harus diganti, kalau dia penuh kadang-kadang Ke beberapa wanita kalau memang mens sedikit dia Mungkin Saja masih bisa pakai satu ya, tapi seringkali mereka itu menggunakan dua pembalut Di satu hari,” lanjutnya lagi.

Selain memperpanjang pemakaian pembalut, dr Boyke juga mengkhawatirkan kemungkinan perempuan beralih menggunakan pembalut bekas Lantaran harganya lebih murah.

Menurutnya, penggunaan pembalut bekas sangat berbahaya Bagi Kesejajaran reproduksi perempuan. Ia menilai pembalut merupakan kebutuhan pokok yang seharusnya dapat diakses tanpa tambahan beban biaya yang memberatkan.

“Kalau Anda tanya secara jujur, saya mengatakan enggak usah dipajakin lah. Lantaran buat para wanita, yang namanya pembalut itu hampir sama Didalam kebutuhan pokok,” tuturnya.

Ia memahami pemerintah membutuhkan pemasukan Bagi menjalankan Biaya Pendapatan dan Belanja Bangsa (APBN). Tetapi, menurutnya, pemerintah dapat Mengkaji sumber penerimaan Didalam produk lain.

“Lantaran pembalut itu dibutuhkan wanita Bagi menjaga Kesejajaran organ intim dan organ reproduksinya,” pungkasnya.

(suc/kna)