Badan Gizi Nasional (BGN) menyeleksi ulang ribuan dapur Langkah Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasilnya, sebanyak 13.261 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum Merasakan Surat Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Sambil Itu (SPS) tahap kedua.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan seleksi ulang dilakukan Setelahnya pihaknya melakukan validasi Di 27.022 SPPG yang Sebelumnya Itu telah Merasakan SPS tahap pertama.
Untuk hasil validasi tersebut, sebanyak 13.761 SPPG dinyatakan Merasakan SPS tahap kedua. Di Di Yang Sama, 13.261 SPPG lainnya masih harus menjalani pemeriksaan dan perbaikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Maka Di hari ini, kami telah Mengintroduksi SPS yang kedua atau surat penetapan kelompok penerima manfaat Sambil Itu yang kedua kepada 13.761 SPPG atau kurang lebih 50 persen Untuk SPS yang pertama yang Setelahnya Itu ini adalah hasil Untuk validasi-validasi ulang yang telah kami lakukan,” ujar Sudaryono Untuk unggahan Instagram resminya, Jumat (11/9).
Validasi ulang dilakukan Sebagai memastikan pelaksanaan Langkah MBG berjalan sesuai standar. Sejumlah aspek diperiksa, mulai Untuk ketepatan sasaran penerima manfaat, kepatuhan Di tata kelola, akuntabilitas laporan keuangan, hingga kemampuan dapur Untuk memastikan Konsumsi yang diproduksi aman dan memenuhi kebutuhan gizi.
Karenanya, hampir separuh SPPG yang Sebelumnya Itu memperoleh SPS tahap pertama belum Merasakan SPS tahap kedua.
Sudaryono mengatakan BGN Berencana menentukan tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan Di dapur-dapur tersebut.
Jika pemeriksaan lanjutan Menunjukkan seluruh persyaratan telah dipenuhi, BGN Berencana Menyediakan SPS tahap kedua. Sebagai Alternatif, apabila ditemukan persoalan mendasar yang tidak dapat diperbaiki atau dipenuhi, SPPG dapat dikenai tindakan tegas hingga penutupan.
Ada Dapur MBG yang Bisa Ditutup
Sudaryono menyebut sejumlah persoalan yang dapat menjadi pertimbangan BGN Untuk Memutuskan tindakan Di SPPG. Ke antaranya dapur yang tidak Memiliki Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), laporan keuangan yang tidak akuntabel, Pelanggar tata kelola, hingga Kemakmuran dapur yang tidak memenuhi standar.
“Manakala kami cek, Setelahnya Itu ada hal-hal yang mendasar yang menjadi pokok ini Setelahnya Itu tidak bisa dipenuhi, misalnya tidak Memiliki SLHS, tidak akuntabel Untuk laporan keuangannya, melanggar banyak atau beberapa tata kelola dan juga standar dapurnya tidak standar, maka Bersama sangat terpaksa tindakan tegas harus kami lakukan bahwa dapur SPPG tersebut harus kami tutup,” katanya.
Di Di Yang Sama, 13.761 SPPG yang telah memperoleh SPS tahap kedua dinilai telah memenuhi hasil validasi BGN.
Meski begitu, status tersebut bukan berarti pengelola dapat berhenti melakukan perbaikan. BGN tetap meminta seluruh SPPG Meningkatkan kinerja, tata kelola, serta Perlindungan Untuk proses produksi Konsumsi MBG.
Sudaryono juga meminta mitra dan yayasan pengelola SPPG segera mengecek status dapur masing-masing.
Untuk pengelola yang belum memperoleh SPS tahap kedua, BGN meminta mereka mengetahui penyebabnya dan melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi.
“Yang belum Memperoleh, maka segera cek, kenapa alasan apa utamanya Setelahnya Itu dapur SPPG tersebut tidak Memperoleh SPS yang kedua. Lakukan perbaikan, manakala Untuk waktu tertentu nanti kami putuskan tidak, maka Bersama sangat terpaksa, Bersama tegas kami harus tutup dapur tersebut,” ujar Sudaryono.
Halaman 2 Untuk 2
(naf/naf)
Artikel ini disadur –> Detik.com Indonesia: 13.261 Dapur MBG Belum Lolos Validasi Ulang, BGN: Bisa Ditutup!
