Menkes BGS Bukan Ahli Kemakmuran, Bisakah ‘Nyalon’ Bersama Sebab Itu Dirjen WHO? Ini Kata Pakar

Jakarta –

Latar Di Pembantu Kepala Negara Keadaan RI Budi Gunadi Sadikin (BGS) yang merupakan lulusan Fisika Nuklir dan lama berkarier Ke dunia perbankan kembali mencuat. Kali ini, status non-Ahli Kemakmuran tersebut diprediksi menjadi bahan perdebatan Untuk pencalonannya sebagai Direktur Jenderal Organisasi Keadaan Dunia (WHO) 2027-2032.

Mantan panel ahli WHO, Dicky Budiman, menyebutkan bahwa Topik latar Di medis Akansegera selalu menjadi sorotan utama Ke komunitas Keadaan Dunia. WHO Ke dasarnya merupakan lembaga yang menetapkan norma teknis dan ilmiah internasional.

“WHO itu menetapkan norma teknis ilmiah, seperti pedoman klinis, respon wabah, dan Keselamatan Terapi. Ini butuh kredibilitas ilmu Keadaan yang tinggi agar bisa diterima Bersama 194 Bangsa anggota dan komunitas ilmiah dunia,” tutur Dicky kepada detikcom, Sabtu (29/8/2026).

Dicky memaparkan, posisi Dirjen WHO secara historis hampir selalu diisi Bersama figur berlatar Di Ahli Kemakmuran atau ahli Keadaan Komunitas. Sosok Dirjen WHO Di ini, Tedros Adhanom Ghebreyesus, juga Memiliki rekam jejak kuat Ke bidang Keadaan publik.

Meski begitu, Dicky menegaskan bahwa sosok Bersama latar Di non-Ahli Kemakmuran bukan berarti tidak bisa memimpin organisasi Keadaan Dunia. Menurutnya, Ke praktik operasionalnya, jabatan Dirjen WHO lebih banyak menyangkut fungsi manajerial, Politik Luar Negeri, dan politik.

Dirjen WHO bertanggung jawab mengelola Biaya birokrasi yang sangat besar Bersama membawahi lebih Bersama 8.000 staf Ke seluruh dunia. Di Itu, tugas utamanya adalah melakukan Perundingan tingkat tinggi antarnegara anggota, bukan melakukan praktik klinis.

“Banyak organisasi Keadaan Dunia yang tetap efektif dipimpin Bersama figur non-medis. Kuncinya ada Ke keberadaan Regu teknis yang sangat kuat Ke bawah pimpinan tersebut,” jelas Dicky.

Untuk menutup celah legitimasi teknis, Dicky menyarankan agar BGS nantinya ditopang Bersama Regu pakar yang solid, seperti penguatan peran Chief Scientist Officer (CSO). Hal ini penting Untuk menjaga wibawa ilmiah WHO Ke mata dunia.

Dicky menilai latar Di non-medis BGS sebenarnya tetap relevan jika diletakkan Ke fungsi yang tepat. Bangku puncak WHO membutuhkan arah Aturan strategis dan Politik Luar Negeri, sedangkan urusan teknis medis diserahkan kepada jajaran ahli.

“Bersama Sebab Itu kalau ditanya relevan atau tidak, keduanya relevan tapi Untuk fungsi berbeda. Legitimasi teknis itu butuh Regu atau CSO yang kuat, Sambil Dirjen fokus Ke arah Aturan dan Politik Luar Negeri Dunia,” tutupnya.