Update Terbaru Influenza A ‘Subclade K’ Di RI, Ada 184 Perkara Pidana Hukum Sebelum 2025

Jakarta –

Kementerian Kesejaganan RI melaporkan update terbaru Yang Terkait Didalam influenza A H3N2 Subclade K Di RI atau dikenal juga Didalam istilah populer ‘Super Flu’. Subclade K bukan merupakan jenis Patogen influenza Terbaru, melainkan Pada Didalam influenza A(H3N2) yang telah Merasakan mutasi.

Lebih Jelas, Sebelum 2025 hingga minggu Di-36 tahun 2026, tercatat 184 Perkara Pidana Hukum influenza A H3N2 Subclade K yang tersebar Di 20 provinsi. Didalam total tersebut, Perkara Pidana Hukum paling banyak ditemukan Di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan.

Berdasarkan kelompok usia, Perkara Pidana Hukum influenza A H3N2 Subclade K Sebelum 2025 hingga minggu Di-36 tahun 2026 paling banyak ditemukan Ke kelompok usia 0-4 tahun, yakni 38 persen. Berikut rinciannya:

• 0-4 tahun: 38 persen
• 5-9 tahun: 23,4 persen
• 10-17 tahun: 21,2 persen
• 18-59 tahun: 15,8 persen
• Lebih Didalam 60 tahun: 1,6 persen

Ke Di Yang Sama, sepanjang minggu Di-1 hingga Di-36 tahun 2026, tercatat 22 Perkara Pidana Hukum influenza A H3N2 Subclade K yang tersebar Di enam provinsi. Perkara Pidana Hukum terbanyak Ke periode tersebut tercatat Di DKI Jakarta, Jawa Ditengah, dan Papua Selatan.

Berikut sebaran Perkara Pidana Hukum influenza A H3N2 Subclade K Di Indonesia berdasarkan surveilans sentinel ILI-SARI tahun 2025 hingga minggu Di-36 tahun 2026:

1. DKI Jakarta: 28 Perkara Pidana Hukum (2025), 13 Perkara Pidana Hukum (2026)
2. Jawa Timur: 27 Perkara Pidana Hukum (2025)
3. Kalimantan Selatan 22 Perkara Pidana Hukum (2025)
4. Sumatera Utara 14 Perkara Pidana Hukum (2025)
5. Daerah Istimewa Yogyakarta 13 Perkara Pidana Hukum (2025)
6. Sulawesi Selatan 12 Perkara Pidana Hukum (2025)
7. Jawa Barat 12 Perkara Pidana Hukum (2025)
8. Nusa Tenggara Barat 7 Perkara Pidana Hukum (2025)
9. Sumatera Selatan 6 Perkara Pidana Hukum (2025)
10. Jawa Ditengah 6 Perkara Pidana Hukum (2025), 3 Perkara Pidana Hukum (2026)
11. Papua 3 Perkara Pidana Hukum (2025)
12. Sulawesi Tenggara 2 Perkara Pidana Hukum (2025)
13. Nusa Tenggara Timur 2 Perkara Pidana Hukum, 1 Perkara Pidana Hukum (2026)
14. Kalimantan Barat 2 Perkara Pidana Hukum (2025), 1 Perkara Pidana Hukum (2026)
15. Bali 2 Perkara Pidana Hukum (2025)
16. Sulawesi Utara 1 Perkara Pidana Hukum (2025), 1 Perkara Pidana Hukum (2026)
17. Sulawesi Barat 1 Perkara Pidana Hukum (2025)
18. Kalimantan Timur 1 Perkara Pidana Hukum (2025)
19. Aceh 1 Perkara Pidana Hukum (2025)
20. Papua Selatan 3 Perkara Pidana Hukum (2026)

(suc/up)